[JAKARTA] Kendati diserang dari berbagai penjuru, Partai Golkar pantang mundur memperjuangkan terealisasinya program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah (P4D) yang populer dengan sebutan dana aspirasi. Keteguhan sikap ini didasari pada keyakinan bahwa ketimpangan pembangunan yang terjadi sekarang hanya bisa diatasi dengan mengubah paradigma pembangunan dari kota ke desa. Perjuangan mengegolkan P4D tersebut selaras dengan semangat membangun Indonesia dari desa yang diusung Golkar.
Demikian ditegaskan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto kepada SP di Jakarta, Jumat (18/6) menjawab kencangnya suara penolakan, termasuk dari mitra koalisi sendiri (PAN dan PKS), atas gagasan Golkar tersebut. Menurut Novanto, banyak pihak yang belum memahami sepenuhnya program tersebut, tapi sudah terlebih dulu menolak. Padahal program P4D tersebut sangat positif bagi pembangunan di daerah. “Anggota DPR sama sekali tidak bersentuhan dengan uang. Alokasi anggaran ditempatkan dalam APBD masing-masing daerah dan nantinya dilaporkan dalam LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat). Program ini juga sesuai dengan Pasal 15 ayat 3 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” tegas Bendahara Umum Golkar ini.
Selaras dengan itu, Ketua Badan Anggara DPR dari Partai Golkar Harry Azhar Azis mengemukakan, wacana penolakan dana aspirasi tidak menyurutkan Golkar untuk mengegolkan usulan tersebut.
Ia mengatakan, Golkar tidak akan ke luar dari Setgab ataupun koalisi hanya karena masalah dana aspirasi. Hal itu karena masalah dana aspirasi hanya soal pertarungan ide dalam membangun dan menyejahterakan masyarakat. “Ini masalah pertarungan ide politik yaitu membuat masyarakat lebih adil, makmur, dan sejahtera. Kami tidak memaksa. Tetapi kami tetap maju karena ini untuk membuat masyarakat lebih baik,” tegasnya.
Harry mengakui masalah dana aspirasi tidak menjadi kesimpulan Badan Anggaran. Namun persoalan tersebut sempat dibahas di panja dan menjadi catatan dari Partai Golkar. Di Panja, bukan hanya Golkar yang mengusulkan tetapi juga PPP dan Partai Demokrat. Tetapi kedua partai itu kemudian mundur.
Mengenai pernyataan Menkeu Agus Martowardoyo bahwa dana aspirasi tidak masuk dalam nota keuangan APBN 2011, Harry menilai pernyataan itu bukan pendapat final pemerintah. Sebuah pernyataan final jika telah menjadi keputusan Presiden. Ia menegaskan dalam penetapan APBN tidak hanya diputuskan pemerintah tetapi juga harus mendapat persetujuan dari DPR.
Karena itu, sebelum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang di dalamnya bisa mengatur dana aspirasi, maka belum dikatakan final dan selesai.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo menambahkan, jika ada pihak yang menolak program usulan Golkar itu sama saja anti pembangunan daerah. “Ada tiga kemungkinan penolakan itu dilakukan, yang pertama tidak memahami secara utuh program usulan Golkar. Kedua, takut kalah pamor karena apa yang diusulkan Golkar itu memang merupakan aspirasi rakyat di daerah agar ada pemerataan dan tidak hanya terpusat di kota. Ketiga, mereka itu adalah calo APBN yang selama ini mengutip uang jasa kepada bupati/wali kota agar memperoleh dana pusat,” ujarnya.
Kecaman PAN dan PKS
Sebelumnya, PAN dan PKS secara terbuka mengecam sikap ngotot Golkar terkait usulan dana aspirasi tersebut. Kedua partai ini menilai Golkar tidak menghormati etika politik dalam koalisi dan mengingatkan Golkar untuk tidak mengatasnamakan Setgab terkait usulan dana aspirasi dalam RAPBN 2011.
“Jelas Golkar tidak menjunjung etika berkoalisi. Kalau terus ngotot dan mengatasnamakan Setgab untuk hal yang belum disepakati, kami persilakan Golkar untuk keluar dari koalisi. Ini bentuk peringatan,” ujar Ketua DPP PAN Bidang politik, Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Kamis.
Ketua DPP PAN, Bara Hasibuan menambahkan, sikap ngotot Golkar mengancam soliditas Setgab. “Jika Golkar ngotot terus di luar koordinasi dengan Setgab, berarti partai itu tidak memiliki political will untuk membangun soliditas koalisi,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, juga menilai Golkar telah melanggar etika politik bukan hanya untuk parpol koalisi tetapi juga parpol di luar koalisi. Hal itu terkait dengan klaim Golkar bahwa Badan Anggaran DPR telah menyetujui dana aspirasi yang kemudian diubah namanya menjadi program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Usulan dana aspirasi itu hanya dimasukkan sebagai catatan dari Golkar, bukan mewakili Badan Anggaran. Tapi diklaim Badan Anggaran sudah setuju dan disampaikan ke pers. Ini melanggar etika politik,” ujar Mustafa.
Di tempat terpisah, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa mengemukakan, ada beberapa hal yang tidak jelas terkait dana aspirasi. Ketidakjelasan itu seperti masalah landasan hukum, mekanisme pertanggungjawaban, dan mekanisme penggunaan serta pengawasannya. Jika semua ini tetap tidak jelas, maka Demokrat akan tetap menolak usulan tersebut. “Prinsipnya bagus yaitu membantu percepatan pembangunan bangsa. Tetapi kan ada yang tidak jelas. Kalau masih banyak tidak jelas, ya kami tolak,” tandasnya.
Secara terpisah Sekretaris Fraksi PKB di DPR, M Hanif Dhakiri menyatakan partainya belum bisa memutuskan setuju atau tidak dengan usulan dana aspirasi. Karena, banyak pertimbangan yang masih harus dipertimbangkan ulang. Namun, dia mengatakan untuk saat ini kecenderungannya PKB belum bisa menerima usulan yang pertama kali dikemukakan Golkar tersebut.
“Kami memahami keinginan untuk memperkuat peran politik anggaran anggota dewan dalam upaya percepatan pembangunan di daerah pemilihan masing-masing. Tetapi, di sisi lain kami tidak bisa membiarkan suatu konsep yang belum matang berjalan,” kata Hanif kepada SP di Jakarta,Jumat (18/6).
Menurut Hanif, yang masih menjadi bahan pertimbangan PKB adalah ketidakjelasan mekanisme, pertanggungjawaban serta transparansi program ini.
Walaupun, ide dasar dari dana aspirasi ini merupakan sesuatu yang lazim. “Pemilihan istilah tidak tepat. Penjelasan kepada masyarakat juga tidak jelas. Oleh karena, itu menimbulkan kontroversi di masyarakat. Bahkan, untuk saat ini banyak fraksi yang menolak ide ini,” ungkapnya.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP Romahurmuziy juga mengatakan, partainya bukan menyetujui konsep yang diajukan oleh Golkar. Karena, belum ada konsep jelas yang bisa disetujui. “Pada awalnya, ide alokasi dana ke daerah dari belanja pemerintah pusat adalah ide PPP yang diambil oleh Golkar dengan pengertian yang salah, yaitu diterjemahkan per anggota dewan dan per dapil,” kata anggota dewan yang akrab dipanggil Romi ini.
Oleh karena itu, lanjutnya, pada awalnya PPP menyatakan penolakan terhadap gagasan sampai saat ini masih berupa wacana tersebut. Karena, tidak sesuai dengan ide awal PPP, yaitu meningkatkan dana alokasi transfer ke daerah dengan cara baru di luar mekanisme yang dibatasi oleh UU No 33/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Namun, Romi mengatakan, PPP mendorong serta mendukung pembesaran transfer ke daerah melalui belanja pemerintah pusat yang mungkin disatukan dengan program yang sudah ada, seperti PNPM
Jumat, 18 Juni 2010
Dana Aspirasi Golkar Pantang Mundur
[JAKARTA] Kendati diserang dari berbagai penjuru, Partai Golkar pantang mundur memperjuangkan terealisasinya program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah (P4D) yang populer dengan sebutan dana aspirasi. Keteguhan sikap ini didasari pada keyakinan bahwa ketimpangan pembangunan yang terjadi sekarang hanya bisa diatasi dengan mengubah paradigma pembangunan dari kota ke desa. Perjuangan mengegolkan P4D tersebut selaras dengan semangat membangun Indonesia dari desa yang diusung Golkar.
Demikian ditegaskan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto kepada SP di Jakarta, Jumat (18/6) menjawab kencangnya suara penolakan, termasuk dari mitra koalisi sendiri (PAN dan PKS), atas gagasan Golkar tersebut. Menurut Novanto, banyak pihak yang belum memahami sepenuhnya program tersebut, tapi sudah terlebih dulu menolak. Padahal program P4D tersebut sangat positif bagi pembangunan di daerah. “Anggota DPR sama sekali tidak bersentuhan dengan uang. Alokasi anggaran ditempatkan dalam APBD masing-masing daerah dan nantinya dilaporkan dalam LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat). Program ini juga sesuai dengan Pasal 15 ayat 3 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” tegas Bendahara Umum Golkar ini.
Selaras dengan itu, Ketua Badan Anggara DPR dari Partai Golkar Harry Azhar Azis mengemukakan, wacana penolakan dana aspirasi tidak menyurutkan Golkar untuk mengegolkan usulan tersebut.
Ia mengatakan, Golkar tidak akan ke luar dari Setgab ataupun koalisi hanya karena masalah dana aspirasi. Hal itu karena masalah dana aspirasi hanya soal pertarungan ide dalam membangun dan menyejahterakan masyarakat. “Ini masalah pertarungan ide politik yaitu membuat masyarakat lebih adil, makmur, dan sejahtera. Kami tidak memaksa. Tetapi kami tetap maju karena ini untuk membuat masyarakat lebih baik,” tegasnya.
Harry mengakui masalah dana aspirasi tidak menjadi kesimpulan Badan Anggaran. Namun persoalan tersebut sempat dibahas di panja dan menjadi catatan dari Partai Golkar. Di Panja, bukan hanya Golkar yang mengusulkan tetapi juga PPP dan Partai Demokrat. Tetapi kedua partai itu kemudian mundur.
Mengenai pernyataan Menkeu Agus Martowardoyo bahwa dana aspirasi tidak masuk dalam nota keuangan APBN 2011, Harry menilai pernyataan itu bukan pendapat final pemerintah. Sebuah pernyataan final jika telah menjadi keputusan Presiden. Ia menegaskan dalam penetapan APBN tidak hanya diputuskan pemerintah tetapi juga harus mendapat persetujuan dari DPR.
Karena itu, sebelum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang di dalamnya bisa mengatur dana aspirasi, maka belum dikatakan final dan selesai.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo menambahkan, jika ada pihak yang menolak program usulan Golkar itu sama saja anti pembangunan daerah. “Ada tiga kemungkinan penolakan itu dilakukan, yang pertama tidak memahami secara utuh program usulan Golkar. Kedua, takut kalah pamor karena apa yang diusulkan Golkar itu memang merupakan aspirasi rakyat di daerah agar ada pemerataan dan tidak hanya terpusat di kota. Ketiga, mereka itu adalah calo APBN yang selama ini mengutip uang jasa kepada bupati/wali kota agar memperoleh dana pusat,” ujarnya.
Kecaman PAN dan PKS
Sebelumnya, PAN dan PKS secara terbuka mengecam sikap ngotot Golkar terkait usulan dana aspirasi tersebut. Kedua partai ini menilai Golkar tidak menghormati etika politik dalam koalisi dan mengingatkan Golkar untuk tidak mengatasnamakan Setgab terkait usulan dana aspirasi dalam RAPBN 2011.
“Jelas Golkar tidak menjunjung etika berkoalisi. Kalau terus ngotot dan mengatasnamakan Setgab untuk hal yang belum disepakati, kami persilakan Golkar untuk keluar dari koalisi. Ini bentuk peringatan,” ujar Ketua DPP PAN Bidang politik, Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Kamis.
Ketua DPP PAN, Bara Hasibuan menambahkan, sikap ngotot Golkar mengancam soliditas Setgab. “Jika Golkar ngotot terus di luar koordinasi dengan Setgab, berarti partai itu tidak memiliki political will untuk membangun soliditas koalisi,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, juga menilai Golkar telah melanggar etika politik bukan hanya untuk parpol koalisi tetapi juga parpol di luar koalisi. Hal itu terkait dengan klaim Golkar bahwa Badan Anggaran DPR telah menyetujui dana aspirasi yang kemudian diubah namanya menjadi program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Usulan dana aspirasi itu hanya dimasukkan sebagai catatan dari Golkar, bukan mewakili Badan Anggaran. Tapi diklaim Badan Anggaran sudah setuju dan disampaikan ke pers. Ini melanggar etika politik,” ujar Mustafa.
Di tempat terpisah, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa mengemukakan, ada beberapa hal yang tidak jelas terkait dana aspirasi. Ketidakjelasan itu seperti masalah landasan hukum, mekanisme pertanggungjawaban, dan mekanisme penggunaan serta pengawasannya. Jika semua ini tetap tidak jelas, maka Demokrat akan tetap menolak usulan tersebut. “Prinsipnya bagus yaitu membantu percepatan pembangunan bangsa. Tetapi kan ada yang tidak jelas. Kalau masih banyak tidak jelas, ya kami tolak,” tandasnya.
Secara terpisah Sekretaris Fraksi PKB di DPR, M Hanif Dhakiri menyatakan partainya belum bisa memutuskan setuju atau tidak dengan usulan dana aspirasi. Karena, banyak pertimbangan yang masih harus dipertimbangkan ulang. Namun, dia mengatakan untuk saat ini kecenderungannya PKB belum bisa menerima usulan yang pertama kali dikemukakan Golkar tersebut.
“Kami memahami keinginan untuk memperkuat peran politik anggaran anggota dewan dalam upaya percepatan pembangunan di daerah pemilihan masing-masing. Tetapi, di sisi lain kami tidak bisa membiarkan suatu konsep yang belum matang berjalan,” kata Hanif kepada SP di Jakarta,Jumat (18/6).
Menurut Hanif, yang masih menjadi bahan pertimbangan PKB adalah ketidakjelasan mekanisme, pertanggungjawaban serta transparansi program ini.
Walaupun, ide dasar dari dana aspirasi ini merupakan sesuatu yang lazim. “Pemilihan istilah tidak tepat. Penjelasan kepada masyarakat juga tidak jelas. Oleh karena, itu menimbulkan kontroversi di masyarakat. Bahkan, untuk saat ini banyak fraksi yang menolak ide ini,” ungkapnya.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP Romahurmuziy juga mengatakan, partainya bukan menyetujui konsep yang diajukan oleh Golkar. Karena, belum ada konsep jelas yang bisa disetujui. “Pada awalnya, ide alokasi dana ke daerah dari belanja pemerintah pusat adalah ide PPP yang diambil oleh Golkar dengan pengertian yang salah, yaitu diterjemahkan per anggota dewan dan per dapil,” kata anggota dewan yang akrab dipanggil Romi ini.
Oleh karena itu, lanjutnya, pada awalnya PPP menyatakan penolakan terhadap gagasan sampai saat ini masih berupa wacana tersebut. Karena, tidak sesuai dengan ide awal PPP, yaitu meningkatkan dana alokasi transfer ke daerah dengan cara baru di luar mekanisme yang dibatasi oleh UU No 33/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Namun, Romi mengatakan, PPP mendorong serta mendukung pembesaran transfer ke daerah melalui belanja pemerintah pusat yang mungkin disatukan dengan program yang sudah ada, seperti PNPM
Demikian ditegaskan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto kepada SP di Jakarta, Jumat (18/6) menjawab kencangnya suara penolakan, termasuk dari mitra koalisi sendiri (PAN dan PKS), atas gagasan Golkar tersebut. Menurut Novanto, banyak pihak yang belum memahami sepenuhnya program tersebut, tapi sudah terlebih dulu menolak. Padahal program P4D tersebut sangat positif bagi pembangunan di daerah. “Anggota DPR sama sekali tidak bersentuhan dengan uang. Alokasi anggaran ditempatkan dalam APBD masing-masing daerah dan nantinya dilaporkan dalam LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat). Program ini juga sesuai dengan Pasal 15 ayat 3 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” tegas Bendahara Umum Golkar ini.
Selaras dengan itu, Ketua Badan Anggara DPR dari Partai Golkar Harry Azhar Azis mengemukakan, wacana penolakan dana aspirasi tidak menyurutkan Golkar untuk mengegolkan usulan tersebut.
Ia mengatakan, Golkar tidak akan ke luar dari Setgab ataupun koalisi hanya karena masalah dana aspirasi. Hal itu karena masalah dana aspirasi hanya soal pertarungan ide dalam membangun dan menyejahterakan masyarakat. “Ini masalah pertarungan ide politik yaitu membuat masyarakat lebih adil, makmur, dan sejahtera. Kami tidak memaksa. Tetapi kami tetap maju karena ini untuk membuat masyarakat lebih baik,” tegasnya.
Harry mengakui masalah dana aspirasi tidak menjadi kesimpulan Badan Anggaran. Namun persoalan tersebut sempat dibahas di panja dan menjadi catatan dari Partai Golkar. Di Panja, bukan hanya Golkar yang mengusulkan tetapi juga PPP dan Partai Demokrat. Tetapi kedua partai itu kemudian mundur.
Mengenai pernyataan Menkeu Agus Martowardoyo bahwa dana aspirasi tidak masuk dalam nota keuangan APBN 2011, Harry menilai pernyataan itu bukan pendapat final pemerintah. Sebuah pernyataan final jika telah menjadi keputusan Presiden. Ia menegaskan dalam penetapan APBN tidak hanya diputuskan pemerintah tetapi juga harus mendapat persetujuan dari DPR.
Karena itu, sebelum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang di dalamnya bisa mengatur dana aspirasi, maka belum dikatakan final dan selesai.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo menambahkan, jika ada pihak yang menolak program usulan Golkar itu sama saja anti pembangunan daerah. “Ada tiga kemungkinan penolakan itu dilakukan, yang pertama tidak memahami secara utuh program usulan Golkar. Kedua, takut kalah pamor karena apa yang diusulkan Golkar itu memang merupakan aspirasi rakyat di daerah agar ada pemerataan dan tidak hanya terpusat di kota. Ketiga, mereka itu adalah calo APBN yang selama ini mengutip uang jasa kepada bupati/wali kota agar memperoleh dana pusat,” ujarnya.
Kecaman PAN dan PKS
Sebelumnya, PAN dan PKS secara terbuka mengecam sikap ngotot Golkar terkait usulan dana aspirasi tersebut. Kedua partai ini menilai Golkar tidak menghormati etika politik dalam koalisi dan mengingatkan Golkar untuk tidak mengatasnamakan Setgab terkait usulan dana aspirasi dalam RAPBN 2011.
“Jelas Golkar tidak menjunjung etika berkoalisi. Kalau terus ngotot dan mengatasnamakan Setgab untuk hal yang belum disepakati, kami persilakan Golkar untuk keluar dari koalisi. Ini bentuk peringatan,” ujar Ketua DPP PAN Bidang politik, Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Kamis.
Ketua DPP PAN, Bara Hasibuan menambahkan, sikap ngotot Golkar mengancam soliditas Setgab. “Jika Golkar ngotot terus di luar koordinasi dengan Setgab, berarti partai itu tidak memiliki political will untuk membangun soliditas koalisi,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, juga menilai Golkar telah melanggar etika politik bukan hanya untuk parpol koalisi tetapi juga parpol di luar koalisi. Hal itu terkait dengan klaim Golkar bahwa Badan Anggaran DPR telah menyetujui dana aspirasi yang kemudian diubah namanya menjadi program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Usulan dana aspirasi itu hanya dimasukkan sebagai catatan dari Golkar, bukan mewakili Badan Anggaran. Tapi diklaim Badan Anggaran sudah setuju dan disampaikan ke pers. Ini melanggar etika politik,” ujar Mustafa.
Di tempat terpisah, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa mengemukakan, ada beberapa hal yang tidak jelas terkait dana aspirasi. Ketidakjelasan itu seperti masalah landasan hukum, mekanisme pertanggungjawaban, dan mekanisme penggunaan serta pengawasannya. Jika semua ini tetap tidak jelas, maka Demokrat akan tetap menolak usulan tersebut. “Prinsipnya bagus yaitu membantu percepatan pembangunan bangsa. Tetapi kan ada yang tidak jelas. Kalau masih banyak tidak jelas, ya kami tolak,” tandasnya.
Secara terpisah Sekretaris Fraksi PKB di DPR, M Hanif Dhakiri menyatakan partainya belum bisa memutuskan setuju atau tidak dengan usulan dana aspirasi. Karena, banyak pertimbangan yang masih harus dipertimbangkan ulang. Namun, dia mengatakan untuk saat ini kecenderungannya PKB belum bisa menerima usulan yang pertama kali dikemukakan Golkar tersebut.
“Kami memahami keinginan untuk memperkuat peran politik anggaran anggota dewan dalam upaya percepatan pembangunan di daerah pemilihan masing-masing. Tetapi, di sisi lain kami tidak bisa membiarkan suatu konsep yang belum matang berjalan,” kata Hanif kepada SP di Jakarta,Jumat (18/6).
Menurut Hanif, yang masih menjadi bahan pertimbangan PKB adalah ketidakjelasan mekanisme, pertanggungjawaban serta transparansi program ini.
Walaupun, ide dasar dari dana aspirasi ini merupakan sesuatu yang lazim. “Pemilihan istilah tidak tepat. Penjelasan kepada masyarakat juga tidak jelas. Oleh karena, itu menimbulkan kontroversi di masyarakat. Bahkan, untuk saat ini banyak fraksi yang menolak ide ini,” ungkapnya.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP Romahurmuziy juga mengatakan, partainya bukan menyetujui konsep yang diajukan oleh Golkar. Karena, belum ada konsep jelas yang bisa disetujui. “Pada awalnya, ide alokasi dana ke daerah dari belanja pemerintah pusat adalah ide PPP yang diambil oleh Golkar dengan pengertian yang salah, yaitu diterjemahkan per anggota dewan dan per dapil,” kata anggota dewan yang akrab dipanggil Romi ini.
Oleh karena itu, lanjutnya, pada awalnya PPP menyatakan penolakan terhadap gagasan sampai saat ini masih berupa wacana tersebut. Karena, tidak sesuai dengan ide awal PPP, yaitu meningkatkan dana alokasi transfer ke daerah dengan cara baru di luar mekanisme yang dibatasi oleh UU No 33/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Namun, Romi mengatakan, PPP mendorong serta mendukung pembesaran transfer ke daerah melalui belanja pemerintah pusat yang mungkin disatukan dengan program yang sudah ada, seperti PNPM
Rabu, 09 Juni 2010
KALIBER TETAP PEMENANG BAIK DILAPANGAN MAUPUN DI MK
Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (9/6) menolak seluruh gugatan pembatalan hasil Pemilukada Kabupaten Toba Samosir yang diajukan pasangan nomor urut 5 Monang Sitorus-Mangatas Silaen (Monas). Atas kemenangannya itu, pasangan Pandapotan Kasmin Simanjuntak – Liberty Pasaribu (Kaliber) sah menjadi Bupati Tobasa.
Usai sidang, Kasmin berjanji akan melakukan perombakan ‘kabinet’ Pemkab Tobasa. “Kami akan meninjau kembali struktur organisasi Pemkab Tobasa. Kami ingin menjadikan Tobasa lebih baik lagi, khususnya para PNS yang ada,” kata Kasmin usai sidang MK.
Sesuai keputusan sidang MK yang dipimpin Mahfud MD, pasangan Kaliber berhak menjadi bupati/wakil bupati Tobasa periode 2010-2015. “Sedangkan untuk masalah politik uang dan ijazah palsu, kami serahkan kepada pihak berwenang,” kata Mahfud yang didampingi tujuh hakim MK lainnya.
Selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan diperiksa di persidangan, baik yang diajukan oleh pemohon dan termohon maupun terkait, tidak ada kesalahan penghitungan suara yang dilakukan termohon (KPU Tobasa) selaku penyelenggara Pemilukada yang dapat merubah posisi Pemohon menjadi pemenang Pemilukada Tobasa.
Untuk itu berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terbukti tidak ada satu pun yang berkaitan dengan perselisihan mengenai penghitungan suara yang menjadi kewenangan MK sesuai Pasal 4 PMK 15/2008. “Sesuai keterangan saksi Ketua Panwas Kabupaten Tobasa, saudari Rosida Panjaitan, menerangkan bahwa tidak ada laporan ke Panwaslu menyangkut ijazah Kasmin Simanjuntak, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan adalah dalil yang dapat dikesampingkan,” ujar Mahfud.
Selain itu, terkait politik uang, sesuai surat Panwas Kabupaten Tobasa Nomor : 94/Panwaslukada-TS/IV/2010 tanggal 14 April 2010 menyatakan bahwa Terlapor Hakim Panjaitan dkk tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana money politik, dan justru sebaliknya berdasarkan keterangan Ketua Panwas Kabupaten Tobasa di hadapan majelis hakim MK disebutkan bahwa yang melakukan money politik adalah dari pasangan nomor urut 3 (Monas) dan saat ini sedang diproses oleh Sentra Gakumdu.
Usai sidang, Kasmin berjanji akan melakukan perombakan ‘kabinet’ Pemkab Tobasa. “Kami akan meninjau kembali struktur organisasi Pemkab Tobasa. Kami ingin menjadikan Tobasa lebih baik lagi, khususnya para PNS yang ada,” kata Kasmin usai sidang MK.
Sesuai keputusan sidang MK yang dipimpin Mahfud MD, pasangan Kaliber berhak menjadi bupati/wakil bupati Tobasa periode 2010-2015. “Sedangkan untuk masalah politik uang dan ijazah palsu, kami serahkan kepada pihak berwenang,” kata Mahfud yang didampingi tujuh hakim MK lainnya.
Selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan diperiksa di persidangan, baik yang diajukan oleh pemohon dan termohon maupun terkait, tidak ada kesalahan penghitungan suara yang dilakukan termohon (KPU Tobasa) selaku penyelenggara Pemilukada yang dapat merubah posisi Pemohon menjadi pemenang Pemilukada Tobasa.
Untuk itu berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terbukti tidak ada satu pun yang berkaitan dengan perselisihan mengenai penghitungan suara yang menjadi kewenangan MK sesuai Pasal 4 PMK 15/2008. “Sesuai keterangan saksi Ketua Panwas Kabupaten Tobasa, saudari Rosida Panjaitan, menerangkan bahwa tidak ada laporan ke Panwaslu menyangkut ijazah Kasmin Simanjuntak, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan adalah dalil yang dapat dikesampingkan,” ujar Mahfud.
Selain itu, terkait politik uang, sesuai surat Panwas Kabupaten Tobasa Nomor : 94/Panwaslukada-TS/IV/2010 tanggal 14 April 2010 menyatakan bahwa Terlapor Hakim Panjaitan dkk tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana money politik, dan justru sebaliknya berdasarkan keterangan Ketua Panwas Kabupaten Tobasa di hadapan majelis hakim MK disebutkan bahwa yang melakukan money politik adalah dari pasangan nomor urut 3 (Monas) dan saat ini sedang diproses oleh Sentra Gakumdu.
PARTAI GOLKAR SEMAKIN DITINGGALKAN MASYARAKAT
Partai Golkar merasa tidak sendiri saat mengusulkan anggaran aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR. Namun dalam perjalanannya parpol yang sudah mendukung usulan Golkar berbalik arah setelah menuai protes keras publik.
“Kalau ini ditolak ya sudah, kami punya niat baik. Teman fraksi yang awalnya mendukung kok jadi tidak terima, ya sudah,” keluh Ketua DPP Golkar Bidang Legislasi Priyo Budi Santoso kepada detikcom, Selasa (8/6).
Menurut Priyo, ada dua poin usulan Golkar yang sebenarnya sudah diterima, yakni dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR dan dana pembangunan Rp 1 miliar per kelurahan. Namun dalam perjalanannya, lampu hijau berubah menjadi merah, dan ditinggal sendirian.
“Lalu kalau akhirnya dikritik, kemudian fraksi berbalik arah, ya silahkan saja. Dan tidak ada yang salah,” keluh Priyo lagi.
Priyo menyampaikan, ide Golkar sangat positif. Tujuannya supaya pembangunan di daerah terpencil makin maju, dengan demikian pemerataan pembangunan makin cepat terealisasi. “Idenya agar dana yang ada tidak terkonsentrasi di Jakarta dan kota besar,” jelas Priyo.
Sebelumnya diberitakan, Ketua FPG DPR Setya Novanto mengklaim Setgab koalisi telah sepakat membawa usulan Golkar ke pembahasan di DPR. Beberapa partai sahabat seperti PPP dan PKB pun mengakui sepakat, namun demikian PAN, PKS, dan PD masih menimbang. Belakangan PAN, PKS, dan PD seperti melepas tangan.
Priyo menghargai perbedaan pendapat tersebut. Namun Golkar pun akan maju terus dengan pendiriannya. “Kami menerima kritikan itu tapi jangan dianggap ada niat jahat dibalik rencana itu. Tapi kami akan memperjuangkan ini. Kalaupun gagal, ya tidak masalah,” tutupnya.
PKB: Dana Aspirasi Rp 15 M Jauh Panggang dari Api
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) heran dengan tantangan debat Partai Golkar soal anggaran dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR. Sebab, hal usulan dana tersebut masih jauh dari realisasi.
“Kenapa yang terjadi perdebatan tidak sehat. Belum ada apa-apa, pahami dulu lah, kok seolah-olah sudah iya,” tutur Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar ketika dihubungi detikcom, Selasa (8/5).
PKB, kata Marwan, melihat tantangan Golkar bak sebuah lawakan. “Ini lucu sekali. Itu baru wacana dan yang mengesahkan Banggar (Badan Anggaran-red), bukan Setgab. Panja-red (Panitia Kerja-red) pun baru saja dibentuk, jauh panggang dari api,” imbuhnya.
“Itu pun harus dengan catatan tidak melanggar UU anggaran,” imbuhnya.
Lebih lanjut Marwan menuturkan, fokus pembahasan terdekat oleh Banggar bukanlah dana aspirasi.
“Ada dua fokus yang dibahas dalam Panja Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu infrastruktur dan sektor riil rencana kerja pemerintah,” tutupnya.
Lima Alasan Tolak Dana Aspirasi Rp 15 Miliar
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara tegas menolak usulan Golkar soal dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR. PPP menjabarkan lima alasan penolakan dengan poin utama mengancam NKRI.
“Pertama mengancam keutuhan NKRI, karena menimbulkan ketimpangan pembangunan makin lebar antara Jawa dan luar Jawa,” kata Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6).
Alasan kedua, arah pembangunan akan tereduksi menjadi parsial. Dengan demikian usulan Golkar tidak menjamin pemerataan pembangunan karena tidak berskala nasional yang komprehensif dan integratif.
“Ketiga, mereduksi fungsi DPR lainnya (legislasi dan pengawasan) karena mengurusi dana aspirasi akan jauh lebih menyita perhatian anggota DPR,” jelasnya.
Alasan keempat, lanjut Lukman, politik anggaran tereduksi hanya untuk kepentingkan dapil. Alokasi anggaran bukan berorientasi pada keseimbangan daerah maju dengan daerah tertinggal.
“Kelima, membuka praktek kolutif dan manipulatif antara anggota DPR, birokrat Pemda, dan pengusaha di daerah,” tutupnya.
Soal Dana Aspirasi Rp 15 M, PDIP Nilai Golkar Ditinggalkan Setgab Koalisi
Penolakan mayoritas anggota Setgab koalisi terhadap usulan Golkar soal dana aspirasi Rp 15 miliar sebagai bukti lemahnya Setgab. Golkar ditinggal begitu saja setelah usulan kontoversialnya dikritik dan dicemooh publik.
“Dalam konteks ini semua pasti meninggalkan Golkar. Karena usul Golkar tidak proper,” kata Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6).
Menurut Pramono, usulan Golkar ditentang keras kawan-kawannya karena sangat kontroversial dan tidak populer. Belum lagi realisasi di lapangan yang sulit dan rawan manipulasi. “Mekanismenya tidak jelas,” terang Pram.
Pramono menambahkan, Golkar juga sedikit mengecewakan Setgab. Golkar telah mengklaim bahwa Setgab telah mendukung dan menyepakati usulan dana kontroversial tersebut. “Menurut saya, yang menjadi dana aspirasi bukan keputusan Setgab,” jelas Pram.
Lebih jauh mantan Sekjen PDIP ini menyampaikan, Setgab koalisi berada di luar sistem pemerintahan dan Parlemen. Tentu kebijakan politik di DPR akan berbeda dengan sikap politik yang berkembang di Setgab. “Setgab tidak bisa menganulir keputusan Parlemen,” tegasnya.
Ibas: Dana Aspirasi Timbulkan Overlapping Pemerintah dan DPR
Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, angkat bicara soal usulan dana aspirasi Rp 15 miliar. Ibas menilai usulan Partai Golkar ini akan menimbulkan overlapping dalam pengaturan anggaran negara.
“Sesuai fungsi anggaran anggota DPR yang menjadi amanah konstitusi adalah fungsi perencanaan, pengesahan dan pengawasan. Penambahan fungsi DPR sebagai pengelola anggaran negara akan menimbulkan overlapping peran antara Pemerintah dan DPR,” tulis Ibas dalam keterangan pers yang dikirim ke redaksi detikcom, Senin (8/6).
Ibas menyatakan bisa mengapresiasi niat baik para anggota Dewan untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi adanya keinginan dari Dewan untuk mempercepat program-program pemerintah di daerah pemilihannya masing-masing. Namun untuk hal ini, tentunya harus merujuk kepada aturan yang berlaku.
“Misi untuk menyejahterakan rakyat sebaiknya dilakukan tanpa menabrak aturan perundang-undangan yang ada dan melalui mekanisme yang tepat,” terang putra Presiden SBY ini.
Lebih lanjut, anggota Badan Anggaran DPR ini menyatakan, terdapat konflik sejumlah perundang-undangan yang mesti dicermati. Sejumlah perundang-undangan tersebut adalah UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Pemerataan dan perimbangan pemberian dana aspirasi juga perlu mendapatkan pertimbangan dalam wacana ini,” tegas anggota DPR dengan jumlah pemilih terbanyak nasional ini.
Hakim MK: Dana Aspirasi Rp 15 M Munculkan Korupsi Model Baru
Usulan dana aspirasi Rp 15 miliar bagi tiap anggota DPR dinilai hanya memunculkan korupsi model baru. Selanjutnya, hal itu justru akan menambah panjang daftar wakil rakyat yang berurusan dengan penegak hukum karena korupsi.
“Terjadinya KKN model baru, dan tidak tepat sasaran yang akhirnya tujuannya justru jauh dari upaya menyejahterakan rakyat,” kata Hakim Konstitusi, Akil Mochtar, saat dihubungi wartawan, Selasa (8/6).
Mantan politikus Golkar ini menjelaskan, dari dana aspirasi yang dibawa anggota Dewan itu bisa muncul proyek fiktif. Sebabnya, anggota Dewan tidak hanya sebagai perencana proyek, tetapi juga pelaksana.
“Bisa lahir proyek fiktif, simsalabim. Yang punya proyek, pelaksana, perencana, dia-dia juga tuh semua. Raskin aja dikorup, BLT aja dikorup, apa lagi yang segede gitu? Aduh mending nggak usah aja deh,” kata Akil.
Dana Aspirasi DPR Rp 15 M Kacaukan APBN
Usulan dana aspirasi 15 miliar untuk tiap anggota DPR dinilai sebagai usulan yang bisa mengacaukan APBN. Nominal yang diajukan juga terlihat aneh, karena jumlahnya pukul rata untuk setiap daerah pemilihan.
“Usulan itu menurut saya akan mengacaukan sistem bernegara, itu kan sama saja membuat aturan baru, dimana anggota dewan yang harusnya menyalurkan aspirasi kemudian mengajukannya menjadi program pemerintah. Bukan malah ikut membuat program baru,” kata pengamat politik, Andrinof Chaniago, kepada detikcom, Senin (7/6) malam.
Pengajuan usulan ini, menurutnya juga terkesan aneh. Sehingga bukan tidak mungkin dalam penditribusiannya ini juga tidak dapat terawasi.
“Dari cara merencanakan anggarannya saja sudah aneh, masa pakai istilah pukul rata per anggota (DPR) 15 milliar untuk wilayah Dapil mereka. Padahal kan setiap pembangunan tiap daerah punya anggaran yang berbeda, itu kan secara tidak langsung menunjukkan bahwa anggota dewan memang ingin melibatkan diri dalam pembangunan tersebut,” kata pria kelahiran Padang ini.
Bagi dosen FISIP UI ini, pengajuan anggaran itu terkesan memaksa meskipun mungkin ada tujuan baik yang tersirat di dalamnya. Menurutnya tindakan itu sama dengan mengkhianati aspirasi rakyat dengan menyalahgunakan wewenang yang ada pada mereka.
“Tujuan yang baik tapi kalau caranya tidak masuk akal, pasti ada niat yang salah disitu. Dana yang disebut-sebut sebagai dana aspirasi tidak seperti yang dibayangkan masyarakat, tambahnya.
Lebih lanjut dia yakin bahwa usulan itu hanya untuk meraih keuntungan bagi para anggota dewan tersebut. “Saya lihat itu motivasinya tidak lain untuk memperoleh keuntungan bagi anggota dewan yang sekerang sudah berada di DPR,” jelasnya.
Dana Aspirasi Rp 15 M Bukan Aspirasi Rakyat
Dana Aspirasi 15 miliar untuk tiap anggota DPR dinilai sebagai akal-akalan dari para anggota Dewan yang telah merasakan empuknya kursi di Senayan. Usulan itu harusnya tidak perlu diwacanakan. Sebab yang terlihat adalah aspirasi itu bukan berasal dari masyarakat daerah pemilihan tetap lebih kepada inisiatif sepihak dari para anggota Dewan.
“Masing-masingkan sudah dana reses, jadi saya rasa argumen untuk dana aspirasi itu seolah-olah bentuk aspirasi dari daerah rasanya kurang kuat. Ini hanya modal politik, agar pada periode berikutnya sudah cukup modal,” kata pengamat politik, Muhadjir Effendy, saat dihubungi detikcom, Senin (7/6) malam.
Bagi rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini, kalau dana ini sampai dicairkan maka akan mengancam posisi para calon legislatif yang akan maju pada 2014 nanti.
“Kalau dana itu sampai turun, akan menjadi ancaman bagi para caleg dari satu partai yang baru akan maju tapi berada di daerah, karena usulan dana itu, sifatnya jangka pajang yaitu untuk melanggengkan posisi mereka yang telah duduk di DPR sekarang. Akhirnya bukan persaingan antar parpol yang terjadi, melainkan persaingan justru terjadi antar satu partai,” kata dia.
Lebih lanjut dia menjelaskan, usulan yang bermula dari partai Golkar tersebut hanya akan menguntungkan para anggota dewan yang berada di posisi 3 besar saja. Jika memang para anggota dewan membutuhkan dana untuk pembangunan daerah pemilihan, alangkah baik jika solusi yang dipakai adalah dana reses yang tersedia.
“Kalau memang membutuhkan dana untuk pembinaan di lingkungan konstituennya, sebaiknya mengajukan untuk menaikkan anggaran bukan membuat program baru, karena tanpa uang itu pun DPR sebenarnya sudah bisa memperjuangakan aspirasi dari daerah,” ujar pria kelahiran Madiun ini.
Namun begitu, Muhadjir yakin untuk meloloskan dana tersebut pastinya tidak mudah. Karena, masih banyak anggota DPR yang memiliki pemikiran jernih dalam melihat usulan itu.
“Tidak yakin itu (usulan dana 15 miliar) bisa disahkan, karena saya yakin masih banyak anggota DPR yang berhati nurani daripada mengusulkan anggaran yang tidak mencerminkan dirinya sendiri. Ini usulan yang tidak tepat di tengah masyarakat sedang menyoroti DPR, lantas DPR malah membuat keputusan untuk menyetujui itu, maka keliatan sekali para politisi Senayan itu egosentrik,” tutupnya.
Rapim DPR Putuskan Pembahasan Dana Aspirasi Rp 15 M Distop
Kontroversi usulan dana aspirasi sebesar Rp 15 M per anggota DPR dipastikan segera berakhir. Rapat pimpinan (Rapim) DPR memutuskan pembahasan ini tidak diteruskan.
“Kemarin sore kami rapat dengan pimpinan dan rapat dengan Menkeu malam harinya. Kami membahas RAPBN 2011 termasuk usulan dana aspirasi Rp 15 M. Hasilnya, pembahasan tidak akan diteruskan,” tutur Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Selasa (8/6).
Pramono, sapaan akrabnya, menambahkan, usulan Partai Golkar itu juga belum jelas mekanismenya. “Angka 15 M itu belum jelas juga belum jelas mekanismenya seperti apa,” ujar Pram.
Sebelumnya, Partai Golkar nampak mantap dengan usulan dana Rp 15 M ini. Bahkan Golkar menantang berdebat dengan partai lain yang tidak setuju. Dana Rp 15 M ini diklaim sebagai dana untuk pengembangan daerah konstituen. Namun, penggelontoran duit miliaran ini kandas seiring kritik keras dari publik.
“Kalau ini ditolak ya sudah, kami punya niat baik. Teman fraksi yang awalnya mendukung kok jadi tidak terima, ya sudah,” keluh Ketua DPP Golkar Bidang Legislasi Priyo Budi Santoso kepada detikcom, Selasa (8/6).
Menurut Priyo, ada dua poin usulan Golkar yang sebenarnya sudah diterima, yakni dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR dan dana pembangunan Rp 1 miliar per kelurahan. Namun dalam perjalanannya, lampu hijau berubah menjadi merah, dan ditinggal sendirian.
“Lalu kalau akhirnya dikritik, kemudian fraksi berbalik arah, ya silahkan saja. Dan tidak ada yang salah,” keluh Priyo lagi.
Priyo menyampaikan, ide Golkar sangat positif. Tujuannya supaya pembangunan di daerah terpencil makin maju, dengan demikian pemerataan pembangunan makin cepat terealisasi. “Idenya agar dana yang ada tidak terkonsentrasi di Jakarta dan kota besar,” jelas Priyo.
Sebelumnya diberitakan, Ketua FPG DPR Setya Novanto mengklaim Setgab koalisi telah sepakat membawa usulan Golkar ke pembahasan di DPR. Beberapa partai sahabat seperti PPP dan PKB pun mengakui sepakat, namun demikian PAN, PKS, dan PD masih menimbang. Belakangan PAN, PKS, dan PD seperti melepas tangan.
Priyo menghargai perbedaan pendapat tersebut. Namun Golkar pun akan maju terus dengan pendiriannya. “Kami menerima kritikan itu tapi jangan dianggap ada niat jahat dibalik rencana itu. Tapi kami akan memperjuangkan ini. Kalaupun gagal, ya tidak masalah,” tutupnya.
PKB: Dana Aspirasi Rp 15 M Jauh Panggang dari Api
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) heran dengan tantangan debat Partai Golkar soal anggaran dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR. Sebab, hal usulan dana tersebut masih jauh dari realisasi.
“Kenapa yang terjadi perdebatan tidak sehat. Belum ada apa-apa, pahami dulu lah, kok seolah-olah sudah iya,” tutur Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar ketika dihubungi detikcom, Selasa (8/5).
PKB, kata Marwan, melihat tantangan Golkar bak sebuah lawakan. “Ini lucu sekali. Itu baru wacana dan yang mengesahkan Banggar (Badan Anggaran-red), bukan Setgab. Panja-red (Panitia Kerja-red) pun baru saja dibentuk, jauh panggang dari api,” imbuhnya.
“Itu pun harus dengan catatan tidak melanggar UU anggaran,” imbuhnya.
Lebih lanjut Marwan menuturkan, fokus pembahasan terdekat oleh Banggar bukanlah dana aspirasi.
“Ada dua fokus yang dibahas dalam Panja Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu infrastruktur dan sektor riil rencana kerja pemerintah,” tutupnya.
Lima Alasan Tolak Dana Aspirasi Rp 15 Miliar
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara tegas menolak usulan Golkar soal dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR. PPP menjabarkan lima alasan penolakan dengan poin utama mengancam NKRI.
“Pertama mengancam keutuhan NKRI, karena menimbulkan ketimpangan pembangunan makin lebar antara Jawa dan luar Jawa,” kata Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6).
Alasan kedua, arah pembangunan akan tereduksi menjadi parsial. Dengan demikian usulan Golkar tidak menjamin pemerataan pembangunan karena tidak berskala nasional yang komprehensif dan integratif.
“Ketiga, mereduksi fungsi DPR lainnya (legislasi dan pengawasan) karena mengurusi dana aspirasi akan jauh lebih menyita perhatian anggota DPR,” jelasnya.
Alasan keempat, lanjut Lukman, politik anggaran tereduksi hanya untuk kepentingkan dapil. Alokasi anggaran bukan berorientasi pada keseimbangan daerah maju dengan daerah tertinggal.
“Kelima, membuka praktek kolutif dan manipulatif antara anggota DPR, birokrat Pemda, dan pengusaha di daerah,” tutupnya.
Soal Dana Aspirasi Rp 15 M, PDIP Nilai Golkar Ditinggalkan Setgab Koalisi
Penolakan mayoritas anggota Setgab koalisi terhadap usulan Golkar soal dana aspirasi Rp 15 miliar sebagai bukti lemahnya Setgab. Golkar ditinggal begitu saja setelah usulan kontoversialnya dikritik dan dicemooh publik.
“Dalam konteks ini semua pasti meninggalkan Golkar. Karena usul Golkar tidak proper,” kata Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6).
Menurut Pramono, usulan Golkar ditentang keras kawan-kawannya karena sangat kontroversial dan tidak populer. Belum lagi realisasi di lapangan yang sulit dan rawan manipulasi. “Mekanismenya tidak jelas,” terang Pram.
Pramono menambahkan, Golkar juga sedikit mengecewakan Setgab. Golkar telah mengklaim bahwa Setgab telah mendukung dan menyepakati usulan dana kontroversial tersebut. “Menurut saya, yang menjadi dana aspirasi bukan keputusan Setgab,” jelas Pram.
Lebih jauh mantan Sekjen PDIP ini menyampaikan, Setgab koalisi berada di luar sistem pemerintahan dan Parlemen. Tentu kebijakan politik di DPR akan berbeda dengan sikap politik yang berkembang di Setgab. “Setgab tidak bisa menganulir keputusan Parlemen,” tegasnya.
Ibas: Dana Aspirasi Timbulkan Overlapping Pemerintah dan DPR
Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, angkat bicara soal usulan dana aspirasi Rp 15 miliar. Ibas menilai usulan Partai Golkar ini akan menimbulkan overlapping dalam pengaturan anggaran negara.
“Sesuai fungsi anggaran anggota DPR yang menjadi amanah konstitusi adalah fungsi perencanaan, pengesahan dan pengawasan. Penambahan fungsi DPR sebagai pengelola anggaran negara akan menimbulkan overlapping peran antara Pemerintah dan DPR,” tulis Ibas dalam keterangan pers yang dikirim ke redaksi detikcom, Senin (8/6).
Ibas menyatakan bisa mengapresiasi niat baik para anggota Dewan untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi adanya keinginan dari Dewan untuk mempercepat program-program pemerintah di daerah pemilihannya masing-masing. Namun untuk hal ini, tentunya harus merujuk kepada aturan yang berlaku.
“Misi untuk menyejahterakan rakyat sebaiknya dilakukan tanpa menabrak aturan perundang-undangan yang ada dan melalui mekanisme yang tepat,” terang putra Presiden SBY ini.
Lebih lanjut, anggota Badan Anggaran DPR ini menyatakan, terdapat konflik sejumlah perundang-undangan yang mesti dicermati. Sejumlah perundang-undangan tersebut adalah UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Pemerataan dan perimbangan pemberian dana aspirasi juga perlu mendapatkan pertimbangan dalam wacana ini,” tegas anggota DPR dengan jumlah pemilih terbanyak nasional ini.
Hakim MK: Dana Aspirasi Rp 15 M Munculkan Korupsi Model Baru
Usulan dana aspirasi Rp 15 miliar bagi tiap anggota DPR dinilai hanya memunculkan korupsi model baru. Selanjutnya, hal itu justru akan menambah panjang daftar wakil rakyat yang berurusan dengan penegak hukum karena korupsi.
“Terjadinya KKN model baru, dan tidak tepat sasaran yang akhirnya tujuannya justru jauh dari upaya menyejahterakan rakyat,” kata Hakim Konstitusi, Akil Mochtar, saat dihubungi wartawan, Selasa (8/6).
Mantan politikus Golkar ini menjelaskan, dari dana aspirasi yang dibawa anggota Dewan itu bisa muncul proyek fiktif. Sebabnya, anggota Dewan tidak hanya sebagai perencana proyek, tetapi juga pelaksana.
“Bisa lahir proyek fiktif, simsalabim. Yang punya proyek, pelaksana, perencana, dia-dia juga tuh semua. Raskin aja dikorup, BLT aja dikorup, apa lagi yang segede gitu? Aduh mending nggak usah aja deh,” kata Akil.
Dana Aspirasi DPR Rp 15 M Kacaukan APBN
Usulan dana aspirasi 15 miliar untuk tiap anggota DPR dinilai sebagai usulan yang bisa mengacaukan APBN. Nominal yang diajukan juga terlihat aneh, karena jumlahnya pukul rata untuk setiap daerah pemilihan.
“Usulan itu menurut saya akan mengacaukan sistem bernegara, itu kan sama saja membuat aturan baru, dimana anggota dewan yang harusnya menyalurkan aspirasi kemudian mengajukannya menjadi program pemerintah. Bukan malah ikut membuat program baru,” kata pengamat politik, Andrinof Chaniago, kepada detikcom, Senin (7/6) malam.
Pengajuan usulan ini, menurutnya juga terkesan aneh. Sehingga bukan tidak mungkin dalam penditribusiannya ini juga tidak dapat terawasi.
“Dari cara merencanakan anggarannya saja sudah aneh, masa pakai istilah pukul rata per anggota (DPR) 15 milliar untuk wilayah Dapil mereka. Padahal kan setiap pembangunan tiap daerah punya anggaran yang berbeda, itu kan secara tidak langsung menunjukkan bahwa anggota dewan memang ingin melibatkan diri dalam pembangunan tersebut,” kata pria kelahiran Padang ini.
Bagi dosen FISIP UI ini, pengajuan anggaran itu terkesan memaksa meskipun mungkin ada tujuan baik yang tersirat di dalamnya. Menurutnya tindakan itu sama dengan mengkhianati aspirasi rakyat dengan menyalahgunakan wewenang yang ada pada mereka.
“Tujuan yang baik tapi kalau caranya tidak masuk akal, pasti ada niat yang salah disitu. Dana yang disebut-sebut sebagai dana aspirasi tidak seperti yang dibayangkan masyarakat, tambahnya.
Lebih lanjut dia yakin bahwa usulan itu hanya untuk meraih keuntungan bagi para anggota dewan tersebut. “Saya lihat itu motivasinya tidak lain untuk memperoleh keuntungan bagi anggota dewan yang sekerang sudah berada di DPR,” jelasnya.
Dana Aspirasi Rp 15 M Bukan Aspirasi Rakyat
Dana Aspirasi 15 miliar untuk tiap anggota DPR dinilai sebagai akal-akalan dari para anggota Dewan yang telah merasakan empuknya kursi di Senayan. Usulan itu harusnya tidak perlu diwacanakan. Sebab yang terlihat adalah aspirasi itu bukan berasal dari masyarakat daerah pemilihan tetap lebih kepada inisiatif sepihak dari para anggota Dewan.
“Masing-masingkan sudah dana reses, jadi saya rasa argumen untuk dana aspirasi itu seolah-olah bentuk aspirasi dari daerah rasanya kurang kuat. Ini hanya modal politik, agar pada periode berikutnya sudah cukup modal,” kata pengamat politik, Muhadjir Effendy, saat dihubungi detikcom, Senin (7/6) malam.
Bagi rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini, kalau dana ini sampai dicairkan maka akan mengancam posisi para calon legislatif yang akan maju pada 2014 nanti.
“Kalau dana itu sampai turun, akan menjadi ancaman bagi para caleg dari satu partai yang baru akan maju tapi berada di daerah, karena usulan dana itu, sifatnya jangka pajang yaitu untuk melanggengkan posisi mereka yang telah duduk di DPR sekarang. Akhirnya bukan persaingan antar parpol yang terjadi, melainkan persaingan justru terjadi antar satu partai,” kata dia.
Lebih lanjut dia menjelaskan, usulan yang bermula dari partai Golkar tersebut hanya akan menguntungkan para anggota dewan yang berada di posisi 3 besar saja. Jika memang para anggota dewan membutuhkan dana untuk pembangunan daerah pemilihan, alangkah baik jika solusi yang dipakai adalah dana reses yang tersedia.
“Kalau memang membutuhkan dana untuk pembinaan di lingkungan konstituennya, sebaiknya mengajukan untuk menaikkan anggaran bukan membuat program baru, karena tanpa uang itu pun DPR sebenarnya sudah bisa memperjuangakan aspirasi dari daerah,” ujar pria kelahiran Madiun ini.
Namun begitu, Muhadjir yakin untuk meloloskan dana tersebut pastinya tidak mudah. Karena, masih banyak anggota DPR yang memiliki pemikiran jernih dalam melihat usulan itu.
“Tidak yakin itu (usulan dana 15 miliar) bisa disahkan, karena saya yakin masih banyak anggota DPR yang berhati nurani daripada mengusulkan anggaran yang tidak mencerminkan dirinya sendiri. Ini usulan yang tidak tepat di tengah masyarakat sedang menyoroti DPR, lantas DPR malah membuat keputusan untuk menyetujui itu, maka keliatan sekali para politisi Senayan itu egosentrik,” tutupnya.
Rapim DPR Putuskan Pembahasan Dana Aspirasi Rp 15 M Distop
Kontroversi usulan dana aspirasi sebesar Rp 15 M per anggota DPR dipastikan segera berakhir. Rapat pimpinan (Rapim) DPR memutuskan pembahasan ini tidak diteruskan.
“Kemarin sore kami rapat dengan pimpinan dan rapat dengan Menkeu malam harinya. Kami membahas RAPBN 2011 termasuk usulan dana aspirasi Rp 15 M. Hasilnya, pembahasan tidak akan diteruskan,” tutur Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Selasa (8/6).
Pramono, sapaan akrabnya, menambahkan, usulan Partai Golkar itu juga belum jelas mekanismenya. “Angka 15 M itu belum jelas juga belum jelas mekanismenya seperti apa,” ujar Pram.
Sebelumnya, Partai Golkar nampak mantap dengan usulan dana Rp 15 M ini. Bahkan Golkar menantang berdebat dengan partai lain yang tidak setuju. Dana Rp 15 M ini diklaim sebagai dana untuk pengembangan daerah konstituen. Namun, penggelontoran duit miliaran ini kandas seiring kritik keras dari publik.
Minggu, 06 Juni 2010
Rumang ni Ulaon Las Ni Roha
Ulos Mula Gabe (Ulos Tondi)
Pasahathon ulos mula gabe (ulos tondi didok najolo) termasuk do on ulaon adat-paradaton. Ulos mula gabe i ma na pinasahat ni parboru tu boruna molo dung denggan pamatangna hira-hira 5-7 bulan haroan, didok manggora pamuro di tingki i. Alai, somalna, holan tu boru na mangharoani anak buha baju (anak pertama) do i dipasahat. Molo tu na paduahon dohot satorusna, ndang pola dipatupa be i. Nian ianggo ditingki on ndang apala sude be mangulahon si songon on, hombar ma i ra tu angka partingkian dohot sibahenon.
Di naung jumpang tingkina haroan (denggan pamatang) ni boru muli, las ma antong roha nasida. Diboto natua-tua ni parboru ma i, jala pintor tubu tu roha dohot pingkiranna laho pasahathon ulos mula gabe tu boruna i. Dititi ma ari jala dipaboa ma tu haha-anggina dohot boruna (angka na santampuk dope) asa rap nasida manda-pothon boruna i, la-ho mangalehon upa-upa horas di badan ni boruna marhite-hite na pasa-hathon ulos mula gabe.
Sian horong ni helana pe (paranak) nunga rade laho manjalo hula-hulana (somalna, jolo dipaboa hula-hula i do na naeng ro nasida pasa-hat ulos mula gabe i. Dipatupa nasida do sipanganon na marsaudara, jala laos diparade paranak ma pasituak na tonggi ni hula-hulana. Jadi tangkas do mardalan adat-paradaton di son. Ianggo balga dohot rumang ni ulaon i, saguru tu dos ni roha do i.
Taringot tu teknis pelaksanaan dohot ruhut ni angka panghataion di ulaon pasahat ulos mula gabe, hira songon on ma na somal jala naung sering taulahon.
-
Andorang so dimulai marsipanganon, parjolo ma nian Parboru pa-sahathon upa-upa horas tu boruna, i ma na pasahathon ulos mula gabe, ala hira ulaon khusus (hahomion) do on. Jala hira dua tempat ma inganan ni dekke. Sada ma i tangkas dibahen di ginjang ni pinggan pasu marisi sada dekke dohot indahanna, jala sada inganan sipasahatonna tu paranak (3-5 dekke).
-
Pintor pihak paranak jumolo pasahathon tudu-tudu ni sipanganon tu hula-hulana, di siala las ni roha nasida ala nunga dioloi jala dita-ngihon Debata angka tangiang nasida, i ma di naung hatop haroan si boru muli i, hatop marurat tu toru.
Dia na parjolo sian versi nadua on asa tong-tong ma i saguru tu dos ni roha. Alai, molo na dumenggan hira parjolo ma nian pasahathon upa-upa marhite ulos mula gabe.
Hata pandohan manang hata ni napasahathon ulos mula gabe, hira-hira songon ma:
Inang ni boru:
Dipeakhon ma pinggan pasu namarisi dekke dohot indahan di jolo ni hela dohot boruna, didokma hatana:
“On ma di ho inang, borungku dohot di hamu helangku sipanganon songon upa-upa di badanmu, upa-upa gabe jala horas hamu di na managam haroan na naeng sipasahaton ni Tuhanta tu hamu, di na managam tubuan anak manang boru, asa margogo ho inang”. (disulanghon ma indahan tu boruna i)
Digotil jala disulanghon ma muse dekke, laos didok:
“Dekke sitio-tio do on, dekke si mudur-udur, dekke sahat. Asa tio ma angka ngolu-ngolu, udur satahi saoloan hamu dohot helangku. Sahat ma nauli nadenggan di ngolumu di tumpak asi dohot holong nasian Tuhanta i. (disulanghon tolu hali)
Amang ni Boru:
“Nuaeng pe di ho Borungku dohot Helangku. Hupasahatma ulos ragi hidup naung nirasian tu hamu, anggiat ma sarasi badan dohot tondimu tongtong di namanagam haroan, managam pasu-pasu sipasahaton ni Tuhanta di keluargamuna. Siboan gabe, si boan rongkap maduma ma di hamu mamangke ulos ragi hidup on. Mangulosi anak dohot boru tu joloan on di ho inang, boru hasian, songon i di helangku. Asa songon hata ni umpasa ma dohononhu:
Sai jongkal urat ni ri, tu jongkal urat ni singkoru
Ulos mula gabe naung hupasahat i,
sai saur ma i di hamu, mangulosi anak dohot boru.
Tubu ma lata di toru ni bunga-bunga,
Sai tubu ma di hamu anak namarsangap dohot angka boru namartua.
Sahat-sahat ni solu sahat tu Tigaras,
Sahat leleng hamu mangolu, gabe jala horas.
Molo dung mardalan ulaon i, boi ma ditorushon tu ulaon na mangihut, i ma paranak pasahathon tudu-tudu ni sipanganon tu hula-hulana, songon i muse parboru pasahathon dekke tu pamoruonna.
Catatan:
Taringot di parjambaron juhut di ulaon songon on, molo tung pe didok paranak songon surung-surung ni parboru. Alai tangkas botoonta, ala parboru do naro mandapothon pamoruonna, dumenggan ma molo didok parboru: “Nauli ma i Raja ni Boru, alai ala tangkas do huida hami hamu di son angka namarhaha-anggi, boru, bere, dohot dongan sahutamu. Ba atur hamu ma disi, asa sidapot solup ma hami.
Hata dohot pambahenan ni parboru si songon i, i ma napatuduhon porlu ni masipasangapan angka namartutur. Unang ala ni nasaotik, gabe adong natarsinggung, lumobi di parjambaron juhut. Songon hata namandok, jolo diseat hata asa diseat raut.
Panghataion muse dung marsipanganon, pasahathon hata si gabe-gabe ma parboru. Dung i, mangampu ma sian horong ni paranak. Alai andorang so mangampu manang so marhata sigabe-gabe dope, pintor hira adong do pangidoan sian paranak, asa jolo ro nasida laho mangalusi ulos, pasahathon pasituak natonggi ni pihak parboru.
Angka nauli nadenggan ma i saluhutna, molo sian dos ni roha. Gabe ma jala horas.
NB. Adong deba versi namasa diulaon sisongon on, ima naro boru (paranak) mangalap ulos mula gabe tu huta (bagas) ni amangna (hula-hula). Alai, molo di ruhut ni ulaon dohot angka pangha-taion, hira-hira dos do i songon naung pinatorang.
Hasosorang Anak Buhabaju
Sorang ma si Ucok manang si Butet, ima anak buhabaju (anak pertama) di keluarga na imbaru i. Sude do marlas ni roha, sian pihak paranak songon i nang sian parboru. Alai, songon naung nidok hian, ndang apala piga be saonari namangulahon sude angka ruhut-ruhut paradaton i di tingki on.
Di las ni roha nasida, dipaboa ma tu angka tuturna nang dohot tu hula-hulana. Jala molo najolo, nang nuaeng pe tahe, di piga-piga daerah, dipamasa dope maranggap (melek-melehan) i ma sian mulai ari par-sorang ni dakdanak i sahat na mapipil pusokna manang hira-hira pitu ari lelengna.
Dipatupa paranak do mangharoani manang didok suang robo-robo-anna. Dipatupa sipanganon, angka bangun-bangun sipanganon ni angka tutur, termasuk dongan sahuta. Alai ndang apala pinahan dipatupa disi, jala angka tutur na ro diboan do angka boan-boan hombar tu ruhut paradaton. Adong do namamboan boras, kado, hepeng, nang angka na asing dope.
Na masa muse taida jala nunga taulahon hombar tu na sorang anak buhabaju, i ma di naro hula-hula manang tulang ni dakdanak i pasahat-hon aek ni unte. Mardalan ma di son ulaon adat-paradaton. Diboan hula-hula ma ulos parompa ni pahompuna/ bere dohot dekke sipasahatonna tu paranak. Songon i do nang paranak dibahen jala dipa-tupa do sipanganon namarsaudara. Jadi mardalan do di ulaon on hata na masisisean, hata na marsigabe-gabe. Songon i nang paranak, pasa-hatonna do pasituak natonggi tu hula-hulana. Nauli do tutu angka si songon on, asalma sian sada ni roha dohot dos ni roha. Gabe ma jala horas.
Paebathon Anak Buhabaju
Paebathon anak buhabaju lapatanna mamboan anak buhabaju i tu huta (jabu) ni ompungna dung marumur hira-hira 2-3 bulan. Nian ndang apala sude be mangulahon si songon on di bagasan adat-paradat-on.
Di ari naung ditontuhon diudurhon paranak ma anakna dohot paru-maenna mamboan pahompuna i tu jabu ni hula-hulana. Udur nasida rap dohot haha-anggina, boru, bere nasolhot. Diboan nasida ma sipa-nganon na marsaudara dohot angka sipanganon na asing na mambahen las roha ni hula-hulana. Parboru pe diparade do dekke dohot ulos nalaho sipasahatonna tu pamoruonna i, songon i molo adong angka ulos sian horong ni parboru.
Molo najolo di napaebathon anak buhabaju tu ompungna, laos dipangido hela i do tu simatuana songon indahan arian ni pahompu i, manang didok andor ansimun, boi do i horbo, hoda, manang hauma. Alai di tingki on ndang pola masa be si songon i. Alana, biasana, didok (biaya) indahan arian manang andor ansimun i nunga dipakke laho pasingkolahon boru na i (inang ni dakdanak i). Jadi hira so adong be di tingki on na mangido si songon i.
Partording ni ulaon di na paebathon anak buha baju, hira songon ma:
Dung pungu jala hundul angka tutur, ro ma hata boa-boa sian par-anak di na laho pasahat tudu-tudu ni sipanganon. Somalna, amang-ni-hela manang haha-anggina do manghatahon, songon ma didok:
“Di hamu hula-hulanami, marnatampak do hami di son laho pasahathon tudu-tudu ni sipanganon namarsaudara, tudu-tudu ni panggabean parhorasan do on Rajanami, di naung las rohanami dohot rohamu, naung dapot hami songon hata ni natua-tua, dapot najinalahan jumpang naniluluan di tumpak asi dohot holong ni Tuhanta i.
“Molo tung songon on pe na boi hupasahat hami di tingki on, las ma rohamu. Botima!”
Dipasahat parboru ma dekke tu paranak songon nasomal, jala hatana pe hira dos do i tu angka ulaon na asing.
Dung i mangido panuturion ma paranak, didok: “Di hamu hula-hulanami, ala naeng sulangan ni helamu ma Raja i, beha Rajanami, asa tuturi hamu hami.
Didok Parboru mangalusi: “Nauli ma i tutu. Alai jolo marsipangan-on ma hita, jala laos sian hamu ma namanguluhon tangiang.
Di tingki na marsipanganon i dope, pintor borhat ma ama dohot ina ni dakdanak i mamboan anak buhabajuna i, dipaabinghon ma tu om-pungna boru dohot ompung na baoa. Didok: “Ampu hamu ma amang-inang pahompumuna on. Dungi disulangi helana ma simatuana dohot indahan na las dohot lompan naung diparade hian. Parjolo ma sian simatuana boru, baru pe tu simatuana doli.
Angka engkel dohot las ni roha do tarida di ulaon si songon i. Songon hata pasu-pasu sian ompungna tu pahompuna, didok asa imbur-imbur magodang jala siboan sangap pahompuna i muse.
Dung disulangi simatuana i, boi do muse disulangi hela dohot boru i angka horong ni hula-hulana na ro di ulaon i. Sipata gabe simatuana do langsung manggorahon angka sijalo sulang-sulang i. Di tingki na manu-langhon hela dohot boru i, sai di bagasan las ni roha do nasida, minar bohina jala didok ma hatana, “On ma inang, amang, lae, inang bao sulang-sulang natabo di hamu. Halashon hamu ma on, asa manumpak ma tondimuna di hami borumu.
Dung sidung marsipanganon, mulak ma muse tu namasisisean (ma-nungkun). Disungkun dongan tubu ni parboru tu suhutna taringot tu ulaon i. Alai boi do langsung nasida manungkun pamoruon na ro mandapothon nasida i. Somalna, jolo pasahathon ulos holong (parom-pa) do ompungna tu dakdanak buhabaju i, dungi marhata sigabe-gabe ma sian hula-hula, jala mangampu ma muse paranak.
Songon i ma hira ruhut ni ulaon napaebathon anak buhabaju pinatu-pa di son, songon acuan singkat di hita. Godang dope nian angka pan-dohan di ulaon i na naso pola nisurathon di son. Alai unang ma nian pola marganjang-ganjang angka panghataion di ulaon i, unang gabe membosankan. Naporlu di si makna dohot ruhut ni ulaon i do asa hombar tu maksud ni ulaon i. Gabe ma jala horas.
NB: Andorang so mangampu, denggan do molo jolo dipasahat paranak pasituak na tonggi ni sude horong di hula-hulana. Taringot tu parjambaron, hira surung-surung ni parboru do i.
Tardidi Anak
Molo tardidi anak, lumobi ma i buha baju, olo do dibahen sada pesta partangiangan jala diundang angka tutur sahat tu dalihan natolu. Di son pinatorangon do rumang dohot ruhut ni ulaon i, asa uli nian pardalanna.
Molo sahat tu gokhon dohot jou-jou tu dalihan na tolu, tardok ma ulaon i nunga ulaon na balga. Jadi tudu-tudu ni sipanganon pe di si ingkon lengkap ma dipatupa (lengkap dohot somba-somba).
Molo didok sahat tu dalihan natolu, lapatanna dohot do diundang tulang ni amanta i dohot tulang ni inanta i (tulang rorobot). Molo anak buha baju do natardidi i, nunga masa muse niida nuaeng, gabe dibahen maralaman manang di gedung pertemuan manang di hotel. Alai molo tung di jabu pe dibahen ulaon i na denggan ma i. Na porlu muse si pingkiran di na patupahon ulaon tardidi anak i ma taringot di parting-kian. Molo tangkas do binoto pukul piga sae acara pandidion di gareja, boi ma tontuhononhon tu angka tutur pukul piga nasida ro tu ulaon i. Lapatanna, asa unang ro angka tondong tu jabu manang gedung pertemuan i hape suhut ndang ro dope sian gareja.
Nian nunga somal taadopi ulaon si songon on. Mardomu tu si binahen di son muse songon pedoman (acuan) di hita.
Dung pungu jala hundul sude angka tutur, dipasahat suhut ma tudu-tudu ni sipanganon namarsaudara tu hula-hulana. Biasana jolo digora-hon mamang disungkun nasida do horong ni hula-hulana i manang naung rade nasida jala tu jolo ni ise ma dipasahat.
Hata ni napasahathon tudu-tudu ni si panganon songon on ma:
“Di hamu hula-hulanami, di son hupasahat hami tu hamu tudu-tudu ni sipanganon di pesta ni si Ucok (Butet) pahompu-mu, songon dalan pasangaphon hamu Rajanami. Molo tung songon on pe na boi hupasahat hami las ma rohamu. Botima!”
Hata ni napasahat dekke:
“Songon i ma di hamu pamoruonnami, lumobi di hela dohot borungku songon i di pahompu si Ucok. Di son hupasahat hami upa-upa dekke sitio-tio, asa sai tio ma antong panggabean parhorasan di hamu. Dekke simudur-udur ma on antong, asa sai mudur-udur hamu mangalului angka ngolu-ngolu siapari laho pature-ture pahompunami on. Dekke saur jala dekke sahat ma on, sai saur ma antong ibana laho jumunjung goarnai, imbur-imbur magodang sahat saur matua, tumpahon ni Tuhanta pardenggan basa i. Botima!
Molo tung adong dope sian horong ni Tulang nalaho pasahathon dekke laos mangihut ma i. Alai, sai jumolo do hula-hula. Songon i muse, molo dipangido hula-hula asa langsung dipasahat nasida ulos holong (parompa), i pe nauli do saluhutna i.
Dung sidung marsipanganon, dipungka ma manghatai, biasana sungkun-sungkun sian hula-hula taringot di tudu-tudu ni sipanganon.
Boi do jolo masipasangapan paranak dohot dongan tubuna. Molo dung dos rohana, ditontuhon ma sian namarhaha-anggi i gabe parhata (parsinabul) laho mangalusi angka sungkun-sungkun sian hula-hula dohot tulang. I do ulina molo denggan angka namardongan tubu, si sada ulaon di las ni roha nang di arsak ni roha.
Taringot tu parjambaron, sai jumolo do suhut (parsinabul ni par-anak) i parsangaphon hula-hulana didok, “Ba nunga hupasahat hami tu hamu Rajanami, hamu ma namangaturhon. Namangulahon ma hami.”
Molo songon i, pintor olo do sipata didok hula-hula manang tulang i songon on: “Sidapot solup ma hami. Diboto hami , diantusi hamu ruhut-ruhut ni parjambaron.”
Nauli jala nadenggan ma saluhutna i. Dipature ma jambar i jala dipasahat tu angka tutur: jambar ni hula-hula, tulang, pariban, songon i tu boru, dongan sahuta nang jambar ni dongan tubu.
Ulaon na mangihut muse i ma marhata sigabe-gabe sian angka ho-rong ni hula-hula dohot uduran nasida. Mangampu ma muse sian suhut (manang paranak), jala somalna andorang so marhata sigabe-gabe, dipa-ngido paranak do tingki asa dipasahat songon pasituak na tonggi tu hula-hulana dohot tulangna. Dioloi jala digabehon hula-hula dohot tulang ma i. Somalna hira sude do horong ni hula-hula dapotan, alai martingkat (gumodang tu nasumolhot) ma dibahen paranak balga ni hepeng pasituak natonggi i. I ma songon ganti ni dekke dohot ulos nabinahen nasida.
Dung sidung angka ulaon i, dipangido hasuhuton paranak ma asa hula-hula na manutup ulaon i, marhite ende dohot tangiang.
- Molo adong acara kebaktian, dipatupa ma i songon panimpuli ni ulaon i. Hombar tu si boi ma ra panghataion dipersingkat alai jelas sasaranna.
– Di tingki na naeng pasahat tudu-tudu ni sipanganon, denggan do parmisi dohot hata marsantabi paranak tu horong ni Tulangnya na mandok molo tung tu jolo ni hula-hulanami pe hupasahat hami tudu-tudu ni sipanganon i, asa marboha-bahenon nasida (mohon maaf dan maklum).
Mangompoi/Manuruk Jabu
Di tingki on nunga hira dipados halak be ulaon namangompoi jabu dohot manuruk jabu. Sasintongna asing do nian ruhut ni ulaon i. Umbalga do ulaon mangompoi sian manuruk jabu. Najolo, molo didok mangompoi jabu, boi do panjuhutina dibahen horbo, lombu, jala sogot manogot na i diseat do namarmiak-miak sipanganon ni angka tutur, lumobi sian hula-hula (songon sibuha-buhai di ulaon pesta unjuk).
Angka na porlu ulahononhon di ulaon namanuruk jabu. (Nian molo di angka ruhut ni panghataion hira dos do di na mangoppoi jabu dohot na manuruk jabu)
Sogot manogot i, di parnangkok ni mata ni ari, nunga mangarade paranak (suhut) paimahon hula-hula dohot horong ni tulang na. Nunga diparade nasida hian angka sipanganon tu ulaon i dohot sipanganon na marsaudara. Songon i sian horong ni hula-hula, nunga diparade nasida hian angka siboanonna tu jabu ni pamoruonna, ima dekke dohot indahan masak, dohot boras si pir ni tondi.
Dung jumpa tingkina, masuk ma hula-hula tu jabu ni boruna. Diba-hen hula-hula ma parbue na pir (boras) di simanjujung ni hela dohot boruna di pintu masuk.
Didokma:
“On ma upa-upa gabe, upa-upa horas. Pirma tondi muna jala horas-horas mangingani jabu sibaganding-tuamuna on. Hipas jala horas-horas ma hamu didongani asi hohot holong ni Tuhanta Debata.
Dung hundul angka tutur dohot sude sisolhot, dipasahat suhut ma tudu-tudu ni si panganon tu hula-hula. Alai dumenggan do molo jolo parmisi, marsantabi tu horong ni tulang ni suhut.
Hata ni napasahat tudu-tudu ni sipanganon:
“Di ari nauli di bulan nadenggan on, hupasahat hami tu hamu Rajanami tudu-tudu ni sipanganon namarsaudara, tubu-tubu ni panggabean parhorasan ma on, molo songon on pe na boi hupatupa hami laho pasangaphon hamu, las ma rohamu di si Rajanami. Jala songon hata ni natua-tua ma dohononnami:
Huta tanobato parasaran ni leang-leang,
Horas ma di hamu Rajanami di na manjalo,
Horas ma di hami borumu na mangalehon.
Botima. (Diolophon natorop)
Dung i dipasahat hula-hula ma muse dekke tu pamoruonna i. Songon on ma hata sidohonan ni hula-hula di napasahat dekke dohot ulos.
Tingki pasahat dekke:
“Di son hupasahat hami tu hamu dekke sitio-tio, sai tu tiona ma ngolu-ngolu di hamu. Dekke sahat, dekke na ganjang ma on, asa sahat ma angka nauli nadenggan jala ganjang ma umur-muna. Songon i dekke simudur-udur ma on, asa sai mudur-udur ma hamu tongtong rap tu dolok tu toruan mangalului angka naringkot i ditumpak asi dohot holong ni Tuhanta i.”
“Nuaeng pe hupasahat ma ulos na ganjang on. Parhitean ma on, sai dilehon Debata ma ganjang ni umur di hamu di na manuruk bagasmuna on. Hatubuan ni anak dohot boru ma jabu sibaganding tua on di hamu, lumobi gabe bagas pamujion di Tuhanta Pardenggan basa i.”
Asa songon hata ni umpasa ma tutu dohonon nami:
Andor ras ma tu andor ris, tubu di Dolok Purbatua,
Sai horas-horas ma hamu mangingani bagasmuna on,
ditumpak Tuhanta Pardenggan Basa i.
Tubu ma simarlasuma di Dolok ni Lobutua
Sai ganjang ma antong umurmu mangingani sibaganding tua on,
sahat hamu tu nasaur-matua.
Sahat-sahat ni solu sahat tu Tigaras,
Sahat leleng hamu mangolu, gabe jala horas. (Botima!)
Dung simpul napasahat ulos (termasuk molo tung adong sian horong ni angka tulang napasahat dekke dohot ulos) diparade ma sipanganon. Dung i sahat ma muse tu na marbagi jambar
NB: Molo boi nian, di na marbagi jambar di ulaon namanuruk jabu, unang morot jambar ihur-ihur sian hasuhuton.
Taringot parjambaron juhut, khususna jambar ihur-ihur, adong do deba namandok gabe ulak ni tandok ni hula-hula ma i. Alai adong naasing mandok, molo boi nian, unang ma morot i sian hasuhuton, alai boi ma i diganti osang dohot somba-somba. Alai jolo diseat hata asa diseat raut, ba pinangido angka panuturion di angka namarbagi jambar, asa unang adong namanarita. Asing dolok asing do duhutna, asing luat asing do nang ruhutna.
Adong do muse versi: sai parjolo hula-hula dohot horong ni tulang pasahathon dekke upa-upa dohot ulos tu suhut. Dung sae i pe suhut pasahathon tudu-tudu ni sipangaon tu hula-hulana. Aek godang ma tu aek laut, dos ni roha sibahen nasaut.
Ulaon na mangihut muse i ma angka panghataion. Molo tung boi sai jumolo ma sian dongan tubu ni hasuhuton manungkun sintuhu ni ulaon, sintuhu ni indahan masak tu hasuhuton. Nang pe songon i tong do hita kembali tu angka dos ni roha, dohot tu rumang ni ulaon i.
Hula-hula dohot tulang ma napasahathon hata pasu-pasu, hata si gabe-gabe, molo sian suhut paranak rap mangampu ma, songon i sian dongan sahuta. Alai porlu botoonta, molo masituak na tonggi asa tangkas do dipasahat tu sude hula-hula, tulang dohot uduran nasida.
Molo tung pe dipatupa partangiangan/kebaktian di ulaon na manuruk jabu, mansai nadenggan ma i tutu. Alai, hira panimpuli ma i diulaon i.
DILEMA ADAT BATAK
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budaya dan sejarahnya. Suku Batak juga mendapat julukan sebagai Bangso Batak. Berbagai potensi, sejak ribuan tahun telah ada dan dimiliki. Sumber Daya Alam seperti Danau Toba dengan Pulau Samosirnya merupakan salah satu Objek wisata yang terbesar Buat Sumatera Utara, Konon Si Raja Batak berasal dari Pusuk Buhit, Samosir.
Sebelum terjadinya masa resesi di Indonesia pada tahun 1998, kita masih bisa melihat betapa banyaknya wisatawan mancanegara yang datang ke Danau Toba, Samosir untuk menikmati keindahan alam serta melihat secara langsung beberapa kegiatan adat Batak, salah satu adalah Pesta Pernikahan.
Mayoritas dari para wisatawan-wisatawan tersebut merada kagum melihat cara berjalannya adat tersebut, termasuk para peserta pesta yang begitu banyak sekali.
Adat Batak merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat Batak dan jika dilihat dari segi pembiayaan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, alias mahal, bahkan jika diikuti secara lengkap, maka dapat dikatakan biaya termahal dari seluruh posting pengeluaran kehidupan sehari-hari. Biaya pesta adat pernikahan adalah salah satu diantaranya. Kita tahu bahwa kalau mau mengadakan pesta pernikahan tentu menginginkan agar acara tersebut terlaksana dengan meriah. Pengantin laki-laki juga berkata akan mengusahakan segalanya, mengorbankan segalanya demi cinta dan kasihnya kepada pasanganannya.
Pertanyaannya, “Apakah kita harus mengorbankan segalanya demi Pesta pernikahan tersebut agar berjalan dengan meriah?” Kita ketahui pesta yang meriah juga adalah salah satu hal yang harus ditanggulangi. Godaan agar resepsi dilaksanakan di gedung yang megah, dengan musik yang meriah dengan harapan dan sudah menjadi persepsi umum yang mengatakan agar para tetamu merasa puas akan pesta tersebut.
Bagaimana sebenarnya kalau orang yang berasal dari ekonomi lemah? Apakah hal-hal tersebut akan membawa suatu dilema yang memberikan persepsi yang mengatakan wah saya tidak sanggup ini. Tuhor borunya saja sudah sekian puluh juta,belum lagi acara martuppolnya, acara adat pernikahannya dan sebagainya, sebagainya.
Apakah hal-hal tersebut di atas akan diatasi dengan begitu mudah?, Ada yang bilang pinjam uang aja atau biar saja orang tua si laki-laki yang menanggung segalanya. Wah orang tuanya juga berasal dari keluarga lemah, jadi bagaimana ya???
Apakah konteks adat Batak ini memang harus kita sesuaikan dengan kemajuan zaman? Yah mari kita jawab sendiri. Tapanuli juga pernah mendapat sebutan Peta Kemiskinan, hal tersebut mengingatkan akan para perantau Batak untuk ingat akan tanah kelahirannya. Kita masih ingat Almarhum Raja Inal Siregar dengan suatu slogan yang mengatakan MARTABE, Marsipature Hutana Be. Cukup mengharukan untuk didengar. Tetapi, mungkin lebih baik kalau MARTABE kita dahului dengan Marsipature Tabiatna BE.
Kalau memang Tapanuli disebut-sebut sebagai salah satu Wilayah miskin, dan tiba-tiba Para Malaikat-Malaikat dari surga ingin menolong dan memberitahukannya kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan perintahNya kepada mereka akan mengirimkan salah satu pesawat yang terbesar, yang bermuatan segala macam hal yang mana akan dapat memberikan kelegahan buat Tapanuli.
Namun pesawat tersebut tidak dapat mendarat di Tanah Batak karena setiap kali akan mendarat selalu ada Bangunan Megah yang sebenarnya adalah tugu-tugu kuburan. Hal tersebut memeberikan image yang mengatakan, wah ini daerah Tapanuli bukan daerah miskin, karena dengan jarak yang tidak begitu jauh selalu ada bangunan besar yang ternyata adalah tugu-tugu kuburan.
ASAL USUL BATAK
Sejarah Batak
Penelusuran sejarah, sebuah upaya yang bagi sebagian orang merupakan pekerjaan “kurang pekerjaan”. Tetapi, jika difikir lebih dalam, setiap manusia pernah atau paling tidak sekali dalam hidupnya pernah berkecmuk tanya, “saya ini dari mana awalnya?”, “suku kami dari mana datangnya”, “Batak ini darimana asal muasalnya?”
Nah, walaupun tidak bisa menjawab secara tepat atau utuh, tulisan pendek ini bisa jadi dibuat sebagai “pengganggu” fikiran kita untuk mulai melakukan pencarian jawaban tentang Apa dan Bagaimana Batak?
Versi sejarah mengatakan Si Raja Batak dan rombongannya datang dari Thailand, terus ke Semenanjung Malaysia lalu menyeberang ke Sumatera dan menghuni Sianjur Mula Mula, lebih kurang 8 km arah Barat Pangururan, pinggiran Danau Toba sekarang. Versi lain mengatakan, dari India melalui Barus atau dari Alas Gayo berkelana ke Selatan hingga bermukim di pinggir Danau Toba.
Diperkirakan Si Raja Batak hidup sekitar tahun 1200 (awal abad ke- 13). Raja Sisingamangaraja XII salah satu keturunan Si Raja Batak yang merupakan generasi ke-19 (wafat 1907), maka anaknya bernama Si Raja Buntal adalah generasi ke-20.
Batu bertulis (prasasti) di Portibi bertahun 1208 yang dibaca Prof. Nilakantisasri (Guru Besar Purbakala dari Madras, India) menjelaskan bahwa pada tahun 1024 kerajaan COLA dari India menyerang SRIWIJAYA yang menyebabkan bermukimnya 1.500 orang TAMIL di Barus.
Pada tahun 1275 MOJOPAHIT menyerang Sriwijaya, hingga menguasai daerah Pane, Haru, Padang Lawas. Sekitar rahun 1.400 kerajaan NAKUR berkuasa di sebelah Timur Danau Toba, Tanah Karo dan sebagian Aceh.
Dengan memperhatikan tahun tahun dan kejadian di atas diperkirakan: Si Raja Batak adalah seorang aktivis kerajaan dari Timur Danau Toba (Simalungun sekarang), dari Selatan Danau Toba (Portibi) atau dari Barat Danau Toba (Barus) yang mengungsi ke pedalaman, akibat terjadi konflik dengan orang-orang Tamil di Barus. Akibat serangan Mojopahit ke Sriwijaya, Si Raja Batak yang ketika itu pejabat Sriwijaya yang ditempatkan di Portibi, Padang Lawas dan sebelah Timur Danau Toba (Simalungun).
Sebutan Raja kepada Si Raja Batak diberikan oleh keturunannya karena penghormatan, bukan karena rakyat menghamba kepadanya. Demikian halnya keturunan Si Raja Batak seperti Si Raja Lontung, Si Raja Borbor, Si Raja Oloan, dsb. Meskipun tidak memiliki wilayah kerajaan dan rakyat yang diperintah. Selanjutnya menurut buku TAROMBO BORBOR MARSADA anak Si Raja Batak ada 3 (tiga) orang yaitu : GURU TETEA BULAN, RAJA ISUMBAON dan TOGA LAUT. Dari ketiga orang inilah dipercaya terbentuknya marga-marga batak
Langganan:
Postingan (Atom)